Pahami 6 Asas Hukum Hukum Acara, Biar Keputusan Hukum Sah

Apa saja asas hukum acara perdata? Kawan-kawan yang batu pertama kali mengenyam mata kuliah hukum acara perdata pasti akan memperoleh pertanyaan demikian. Atau minimal penjelasan mengenai jawaban dari pertanyaan demikian. Tetapi sebelum menjawab pertanyaan itu, ada baiknya kawan-kawan memahami terlebih dahulu. Apa itu asas?

blue-light-1675686_960_720

Asas bisa diartikan sebagai dasar ataupun hukum dasar, jika konteksnya berkaitan dengan hukum. Asas biasanya menjadi acuan dasar dari keputusan seseorang dalam mengambil keputusan. Jika dihubungkan dengan sebuah aturan, asas berarti acuan dasar untuk menjalankan aturan. Artinya, asas hukum acara perdata adalah acuan dasar untuk menjalankan hukum acara perdata. Ia melekat dan tak bisa dipisahkan.

Asas-Asas Hukum Acara Perdata

Setidaknya, dalam beracara dalam hukum acara perdata, ada beberapa asas yang harus diketahui:

evil-clowns-1759563_960_720

  1. Asas yang menyatakan bahwa hakim bersifat menunggu. Ini terdapat pada Pasal 118 HIR dan 142 Rbg. Asas ini menyatakan bahwa hakim haruslah bersifat menunggun datangnya tuntutan. Artinya, jika tidak ada tuntutan maka tidak ada hakim. Termasuk juga apakah perkara akan diproses, apakah perkara akan dilanjutkan, apakah yang menjadi tuntutan hak, semuanya tergantung pihak yang berkepentingan bukan hakim.
  2. Hakim bersita pasif. Artinya hakim hanya memeriksa dan memutus apa yang diajukan kepadanya. Luasnya pokok sengketa ditentuka oleh pihak yang berperkara.
  3. Sidang terbuka untuk umum. Sama seperti pada hukum acara yang lain, asas hukum acara perdata juga demikian. Pada pokoknya semua persidangan terbuka untuk umum, kecuali undang-undang mengatur sebaliknya. Hal ini untuk menjamin objektifitas jalanya persidangan. Apabila sidang tidak teerbuka untuk umum, maka keputusanya tidak sah dan batal.
  4. Mendengar kedua belah pihak. Artinya dalam hukum acara perdata, kedua belah pihak harus diperhatikan. Tidak bisa hakim hanya mendengarkan pihak penggugat saja, atau pihak tergugat saja. masing-masing harus di dengarkan. Ini tercantum dalam dalam Pasal 5 ayat 1 UU No. 4 tahun 2004.
  5. Putusan harus disertai alasan. Hal ini tercantum dalam Pasal 25 UU No 4 Tahun 2004, juga dalam Pasal 184 ayat 1 HIR, Pasal 319 HIR, Pasal 195 Rbg dan Pasal 618 Rb Di mana dari sana dapat disimpulkan bahwa pada saat menjatuhkan putusan, hakim wajib menyertakan alasan. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para pihak, masyarakat, pengadilan dan juga ilmu hukum.
  6. Beracara di Kenakan biaya :. Hal ini tercantum dalam Pasal 3 ayat 2 UU No 4 Tahun 2004, Pasal 121 ayat 4 HIR, Pasal 182 HIR, Pasal 183 HIR, Pasal 145 ayat 4 Rbg, dan Pasal 192-194 Rbg. Yang menyatakan bahwa untuk beracara pada asasnya di kenakan biaya. Biaya ini digunakan untuk kepaniteraan, pengadilan, pemberitahuan para pihak dan biaya materai.

Itulah beberapa asas hukum acara perdata yang dikenal dalam HIR sebagai sumber hukum dalam beracara di lingkungan hukum perdata.