Pengertian Hukum Acara Perdata Agama Menurut Para Tokoh

Hukum acara perdata agama atau bisa disebut pula hukum acara peradilan agama tidak bisa lepas dari hukum acara perdata. Ia menjadi salah satu tonggak pelaksana kekuasaan kehakiman.

Hal ini sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah beberapa kali di ubah.

11

Sebagaimana yang disebutkan oleh Undang-Undang, Peradilan agama memiliki tugas untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan segala perkara-perkara  perdata tertentu bagi mereka yang beragama Islam. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49.

Pengertian Hukum Acara Perdata Agama

Hukum acara perdata agama tidak bisa lepas dari hukum acara perdata. Sebab mengenai pengertian dan kewenangannya pun sebenarnya dahulu adalah bagian dari hukum acara perdata.

Peradilan Agama hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara perdata menurut ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Yang berlaku untuk peradilan di lingungan peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku pula pada lingkungan hukum perdata dalam hal ini lingkungan hukum peradilan umum. Kecuali, apabila Undang-Undang telah mengatur hal lain.

scales-308063__180

Hukum acara perdata adalah serangkaian hukum yang berisi bagaimana tata cara penegakan hukum perdata materiil. Ia berisi langkah-langkah yang harus ditempuh para pihak untuk menegakkan hukum perdata.

Dengan kata lain, hukum acara perdata – termasuk juga hukum acara perdata agama – berisi mengenai bagaimana cara yang harus dilaksanakan untuk hukum perdata materiil.

Konkretnya, hukum acara perdata berisi mengenai cara bagaimana seseorang mengajukan haknya, memeriksa, memutus serta bagaimana pelaksanaan putusanya. Semua itu di atur secara rinci dalam hukum acara perdata.

Khusus untuk yang berlaku dalam sengketa keagamaan bisa di ajukan dalam hukum acara perdata agama dalam hal ini pengadilan agama. Misalnya saja pada sengketa perceraian. Asalkan perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama islam, maka sengketa perceraian harus di ajukan ke pengadilan agama.

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. hukum acara perdata adalah seluruh peraturan hukum yang mengatur dan menjamin ditaatinya hukum perdata materiil yang dilakukan melalui perantara hakim.

Hukum acara perdata mengatur bagaimana mengajukan tuntutan hak, memeriksa, memutuskan dan melaksanakan putusan. Serangkaian acara tersebut, mulai dari tuntutan hak, pemeriksaan tuntutan, menjatuhkan putusan dan menjalankan putusan tak lain adalah untuk menghindari main hakim sendiri dari para pihak yang haknya di langgar.

Dari pengertian di atas dapatlah disimpulkan bahwa hukum acara perdata agama yang merupakan bagian dari hukum acara perdata, adalah serangkain hukum yang berisi bagaimana cara mengajutakn tuntutan hak, memeriksa tuntutan hak, dan menjatuhkan putusan serta menjalankan putusan. khusus untuk sengketa yang telah ditentukan kewenanganya dimiliki oleh pangadilan agama.