Inilah Kelemahan Kitab Hukum Acara Perdata Kita

Untuk menegakkan hukum perdata kita butuh kum acara perdata, dan untuk menegakkan hukum acara perdata, kita butuh kitab hukum acara perdata sebagai sumber hukumnya.

Sumber hukum adalah hal-hal yang berkaitan dengan dari mana hukum itu berasal. Kitab hukum acara perdata menjadi sumber hukum formil dalam penegakan hukum acara perdata.

pengertian-hukum-tujuan-dan-fungsi-hukum

Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang umumnya tertulis. Sumber hukum formil dalam hukum acara perdata salah satunya adalah HIR atau Herzien Inlandsch Reglement atau yang secara umum lebih di kenal dengan Reglement Indonesia yang diperbarui. Ia sebenarnya adalah buatan Belanda kala masih menjajah negeri ini.

Ironisnya masih tetap berlaku hingga sekarang. Bahkan setelah ratusan professor hukum lahir, kitab hukum acara perdata masih tetap belum diperbarui. Buatan Belanda masih tetap menjajah negeri ini soal hukum. Bahkan dari banyak kajian yang coba mengganti hukum acara ini, tetapi tetap belum berhasil.

Kelemahan Kitab Hukum Acara Perdata

Padahal dari segi filosofis, kitab hukum acara ini jelas tak sejalan dengan nilai-nilai yang ada pada bangsa kita. Bangsa kita adalah bangsa yang sangat menghargai nilai komunal dan religius, sementara nilai-nilai yang di anut oleh kitab hukum acara perdata karya Belanda adalah nilai individual. Kita yang meninggikan nilai kebersamaan malah dijajah dengan hukum yang bernilai individu.

images

Terlebih, hukum acara yang di berlakukan Belanda waktu itu adalah hukum acara untuk negeri jajahanya. Bukan untuk negara merdeka. Padahal kata sudah jadi negara merdeka.

Sementara di negara asalnya, negara Belanda HIR telah di hapuskan dengan hukum yang baru sejak lama. Maka menjadi ironi tersendiri bagi kita yang masih memperlakukan hukum yang sudah tidak di pakai oleh pembuatnya.

Pada segi praktek, dalam tata urutan perundangan telah disebutkan bahwa undang-undang menjadi sumber hukum ke dua setalah Undang-undang dasar. Sayangnya hal demikian sepertinya tak berlaku bagi kitab undang-undang hukum acara perdata.

Kita hukum acara perdata sering kali di anulir oleh keputusan mahkamah. Hal ini sebagai solusi untuk penyesuaian dengan hukum kita. Tetapi tentu saja ini menjadikan tata urutan perundangan kita menjadi rancu dan tak beraturan.

Selain menggunakan HIR sebagai sumber hukum dalam hukum acara perdata, kita juga menggunakan sumber hukum yang lain. Seperti keputusan mahkamah.

Memang tujuan dari diperlakukanya hukum selain kitab undang-undang hukum acara perdata adalah sebagai bagian untuk menyesuaikan hukum dengan hukum kita.

Meski harapanya kedepan tentu lebih baik jika kitab hukum acara perdata di revisi dengan yang baru. Yang di susun oleh para professor kita. Tentu dengan begitu, nafas yang lebih mencerminkan kehidupan bangsa ini tentu akan lebih terlihat dari segi hukum.