Pelaksanaan Hukum Acara Perdata Di Indonesia

Bagaimana pelaksanaan hukum acara perdata Indonesia? Mengacu pada teori yang ada, hukum acara perdata adalah serangkaian peraturan yang berisi bagaimana cara menegakkan hukum perdata.

Ia berisi langkah-langkah seorang mengajukan haknya, hakim memeriksa dan memutus, serta bagaimana cara menjalankan putusan.

Pelaksanaan hukum acara perdata di tanah air mengacu pada Hetherziene Indonesisch Reglement (HIR) atau yang kerap disebut pula sebagai Reglemen Indonesia yang diperbarui sebagai kitab hukum acara perdata yang berlaku hingga saat ini.

Meskipun kitab hukum acara perdata ini sebenarnya adalah produk belanda pada negeri jajahanya jaman dulu. Tetapi di Indonesia masih tetap diberlakukan.

Pelaksanaan Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata memiliki fungsi untuk melaksanakan dan menegakkan hukum perdata materiil. Berarti pula ia menegakkan segala sesuatu yang diatur dalam hukum perdata. Lapangan yang di atur dalam hukum perdata adalah:

  • Mengenai orang di mana di dalamnya juga berisi hak milik dan lain-lain
  • Mengenai perikatan
  • Mengenai kebendaan
  • Dan mengenai daluarsa

penegakan-hukum-di-indonesia-21-638

Keempat lapangan yang di atur dalam hukum perdata ketika dilanggar butuh untuk di tegaakkan. Penegakan inilah yang dilakukan melalui hukum acara perdata. Sehingga tanpa dilaksanakanya hukum acara perdata, hukum perdata materiil tidak akan ada gunanya. Ia hanya akan menjadi macan tanpa taring. Bahkan tanpa gigi.

Sumber penegakanya berasal dari 3 kodifikasi hukum, yaitu:

  1. Reglemen Hukum Acara Perdata untuk golongan Eropa di Jawa dan Madura.
  2. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB) untuk orang Indonesia di Jawa dan Madura.
  3. Reglemen Hukum untuk peradilan Eropa dan Indonesia bagi yang berada diluar Jawa dan Madura.

Khusus untuk saat ini, hampir semuanya menggunakan RIB/HIR.  Dalam proses penegakan ini, terdapat beberapa lembaga dalam lapangan keperdataan. Di antaranya ada pengadilan perdata, kantor catatan sipil yang mengurus masalah privat seperti pendaftaraan kelahiran, pencatatan perkawinan, perceraian dan juga kematian.

Selain itu masih ada juga Kantor Pendaftaran Tanah (Kadaster), Balai Harta Peninggalan (Weeskamer), Juru Sita, Notaris, Jual Lelang, Kantor LBH (Lembaga Bantuan Hukum), dan juga Pengacara.

Khusus untuk penegakan hukum di pengadilan perdata, berlaku beberapa asas yang harus dipegang oleh pengadilan khususnya hakim. Jika tidak dilakukan, maka proses penegakan termasuk juga keputusanya tidak dapat dikatakan sah. Sehingga dapat dibatalkan. Berikut beberapa asas tersebut:

  • Tidak diperkenankan untuk main hakim sendiri.
  • Hukum acara harus bersifat tertulis dan telah dikodifikasikan
  • Dalam menjalankan proses peradilan, Kekuasaan pengadilan bebas dari pengaruh lembaga manapun.
  • Semua putusan haruslah berdasarkan atas hukum
  • Sidang dilakukan secara terbuka. Kecuali bila undang-undang menyatakan lain.

Itulah beberapa ketentuan bagaimana pelaksanaan hukum acara perdata indonesia. Ketentuan-ketentuan yang sifatnya tertulis tujuanya agar memberikan kepastian hukum bagi kita semua.